Jakarta — Pemerintah berencana menghentikan impor solar, bensin nonsubsidi, dan avtur secara bertahap. Rencana besar tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).
Bahlil menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah menghentikan impor solar jenis C48 mulai tahun 2026. Kebijakan ini sejalan dengan implementasi program mandatory biodiesel B40 serta mulai beroperasinya kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Total konsumsi solar nasional saat ini sekitar 38 sampai 39 juta kiloliter per tahun. Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan dan implementasi B40, kita mengalami surplus sekitar 1,4 juta kiloliter. Oleh karena itu, pada 2026 kita tidak lagi melakukan impor solar,” ujar Bahlil.
Sementara itu, untuk solar jenis C51, impor masih dilakukan pada semester pertama 2026, namun akan dihentikan mulai semester kedua.
“Untuk C51, semester pertama masih impor dengan volume terbatas. Semester kedua 2026 kita targetkan sudah tidak impor lagi,” jelasnya.
Setelah solar, pemerintah juga menargetkan penghentian impor bensin nonsubsidi dengan spesifikasi RON 92, RON 95, dan RON 98 mulai tahun 2027. Adapun impor bensin subsidi masih akan dilakukan.
“Kita ingin mengakhiri impor bensin nonsubsidi di akhir 2027. Ke depan, fokus impor akan diarahkan pada crude oil, bukan produk jadi,” tambah Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan setop impor avtur pada 2027. Saat ini, Kementerian ESDM bersama Pertamina tengah mengkaji pemanfaatan surplus solar sebesar 1,4 juta kiloliter untuk dikonversi menjadi bahan baku avtur.
“Target kita, 2027 Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor avtur,” pungkas Bahlil.
