SUBANG — Proyek rehabilitasi bangunan sekolah di wilayah Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara lokasi pekerjaan dengan keterangan lokasi yang tercantum dalam dokumen/papan informasi proyek.
Hasil pantauan di lapangan pada Sabtu (15/8/2026), lokasi pekerjaan berada di wilayah Kecamatan Purwadadi. Namun, pada papan informasi proyek tercantum lokasi kegiatan Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian administrasi proyek dengan lokasi pelaksanaan sebenarnya.
Jika lokasi dalam RAB maupun dokumen kontrak memang tercantum di Kecamatan Cisalak, sementara pekerjaan dilaksanakan di Kecamatan Purwadadi, pihak berwenang perlu melakukan pengecekan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan.
Tak hanya persoalan lokasi, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi perhatian. Sejumlah pekerja terlihat melaksanakan aktivitas pembangunan tanpa menggunakan APD secara lengkap. Padahal, pada papan proyek sendiri terpampang jelas imbauan “Utamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)”.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan di lapangan. Aktivitas pekerjaan terlihat berjalan, sementara mandor atau pengawas lapangan tidak tampak melakukan pengawasan secara langsung pada saat pantauan dilakukan.
Penggunaan APD dan pengawasan pekerjaan bukan sekadar formalitas. Keduanya penting untuk memastikan pekerja terlindungi sekaligus pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
Publik pun meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang serta pihak terkait turun langsung melakukan pemeriksaan, khususnya terhadap kesesuaian lokasi, dokumen RAB/kontrak, kualitas pekerjaan, serta penerapan standar K3.
Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, masyarakat berharap dilakukan evaluasi dan tindakan sesuai ketentuan agar penggunaan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
DaulatPublik akan terus mengawal informasi ini dan membuka ruang hak jawab bagi pihak pelaksana, mandor, maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi atas dugaan ketidaksesuaian tersebut..
Red
